24 Januari 2012

PPh Umum - Surat Edaran Dirjen Pajak


1 SE-110/PJ/2010           
3  Nop 2010                                    PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.03/2010 TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENERAPAN HARGA
2 SE-105/PJ/2010
20 Okt 2010 PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP IV
3 SE-80/PJ./2010
23 Jul 2010 PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK
4 SE-68/PJ./2010
27 Mei 2010 PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP III
5 SE-66/PJ./2010
24 Mei 2010 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
6 SE-100/PJ./2009
12 Okt 2009 PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO BAGI PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING
7 SE-64/PJ./2009
7 Jul 2009 PEKERJA YANG MEMPEROLEH PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
8 SE-53/PJ./2009
25 Mei 2009 JUMLAH BRUTO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
9 SE-57/PJ./2009
25 Mei 2009 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA SEBAGAI OFFICIAL PADA BADAN-BADAN INTERNASIONAL DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
10 SE - 21/PJ/2008
15 Apr 2008 PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-161/PJ/2007 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007
11 SE - 07/PJ.03/2007
6 Ags 2007 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.03/2007 TANGGAL 28 MEI 2007
12 SE - 04/PJ.03/2007
25 Jul 2007 PEMBEBASAN PAJAK ATAS BUNGA YANG DIBAYARKAN KEPADA NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE (NEXI)
13 SE - 23/PJ./2007
5 Jun 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
14 SE - 10/PJ./2007
5 Mar 2007 PENGANTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 01/PMK.03/2007
15 SE - 5/PJ/2007
8 Feb 2007 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-37/PJ/2007 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2007
16 SE - 04/PJ.13/2006
31 Okt 2006 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh DAN SPT MASA PPN BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2006
17 SE - 04/PJ.33/2006
12 Sep 2006 PENYAMPAIAN RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-165/PJ./2005 TANGGAL 16 DESEMBER 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
18 SE - 03/PJ.33/2006
12 Sep 2006 PENYAMPAIAN RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-90/PJ/2005 TANGGAL 18 MEI 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
19 SE - 02/PJ.3/2006
16 Jun 2006 PENEGASAN SAAT BERLAKUNYA SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.34/2005 TENTANG PETUNJUK PENETAPAN KRITERIA "BENEFICAL OWNER" SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAINNYA
20 SE - 30/PJ./2005
31 Okt 2005 PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK KARYAWAN MELALUI PEMBERI KERJA DALAM RANGKA MENYONGSONG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
21 SE - 03/PJ.13/2005
6 Okt 2005 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2005
22 SE - 11/PJ./2005
21 Mar 2005 PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN PAJAK 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL
23 SE - 01/PJ.33/2005
19 Jan 2005 PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
24 SE - 03/PJ.31/2004
3 Mar 2004 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
25 SE - 05/PJ./2004
12 Feb 2004 PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 575/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) DAN KEPUTUSAN BERSAMA DIRJEN ANGGARAN NOMOR KEP-113/A/2003 DAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-392/PJ/2003 TENTANG DAERAH TERTENTU YANG BELUM SIAP ON LINE SEHUBUNGAN DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI DAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
26 SE - 15/PJ.43/2002
19 Ags 2002 PEMANFAATAN DATA EKSPOR/IMPOR DI INTRANET DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
27 SE - 27/PJ.52/2002
12 Jun 2002 LAPORAN PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK SEKTOR RITEL/PERDAGANGAN ECERAN
28 SE - 42/PJ.43/2001
30 Nop 2001 PENJELASAN LEBIH LANJUT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-36/PJ.43/2001
29 SE - 35/PJ.42/2001
13 Ags 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-564/PJ./2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK DARI USAHA LAPANGAN GOLF
30 SE - 33/PJ.4/2001
8 Ags 2001 SURAT KETERANGAN FISKAL
31 SE - 30/PJ.43/2001
30 Jul 2001 PENJELASAN ATAS JASA INTERKONEKSI
32 SE - 10/PJ.24/2001
11 Jul 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-506/PJ./2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEP-02/PJ.1/2000
33 SE - 11/PJ.31/2001
6 Jul 2001 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 281/KMK.03/2001 TANGGAL 8 MEI 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/KMK.03/2001 TANGGAL 20 MARET 2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
34 SE - 302/PJ./2001
17 Apr 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000
35 SE - 542/PJ./2000
29 Des 2000 PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000
36 SE - 544/PJ./2000
29 Des 2000 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000
37 SE - 38/PJ.42/2000
12 Des 2000 PENERUSAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2000
38 SE - 20/PJ.42/2000
7 Jul 2000 PERUBAHAN SE-07/PJ.42/2000 TANGGAL 13 APRIL 2000 TENTANG PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-08/PJ.42/1999 TANGGAL 25 FEBRUARI 1999
39 SE - 02/PJ.24/2000
13 Mar 2000 RALAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ.1/2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 
40 SE - 01/PJ.24/2000
3 Jan 2000 BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
41 SE - 55/PJ.42/1999
31 Des 1999 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (REV 003/00)
42 SE - 52/PJ.42/1999
17 Nop 1999 PENILAIAN PERSEDIAAN BAGI WAJIB PAJAK PEDAGANG VALUTA ASING
43 SE - 47/PJ.42/1999
13 Okt 1999 PENERUSAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR 450/KMK.04/1999 TANGGAL 9 SEPTEMBER 1999
44 SE - 41/PJ.43/1999
29 Sep 1999 PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996
45 SE - 39/PJ.43/1999
17 Sep 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN MULTILEVEL MARKETING
46 SE - 38/PJ.42/1999
9 Sep 1999 PENELITIAN TRANSAKSI PENGALIHAN SAHAM BADAN-BADAN USAHA YANG TIDAK DILAKUKAN DI BURSA
47 SE - 26/PJ.42 /1999
21 Jun 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PARTAI POLITIK
48 SE - 27/PJ.42/1999
21 Jun 1999 PENGAKUAN PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HARTA/AGUNAN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
49 SE - 22/PJ.42/1999
27 Mei 1999 PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BUNGA DAN BIAYA OVERHEAD DALAM MASA KONSTRUKSI
50 SE - 18/PJ.42/1999
26 Apr 1999 PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/KMK.04/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998
51 SE - 16/PJ.43/1999
6 Apr 1999 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN BARANG ATAU PEMBERIAN KREDIT DENGAN FASILITAS KHUSUS YANG DIBERIKAN OLEH PERUSAHAAN KEPADA KARYAWANNYA
52 SE - 08/PJ.42/1999
25 Feb 1999 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/KMK.04/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998
53 SE - 09/PJ.42/1999
25 Feb 1999 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/KMK.04/1999 TANGGAL 16 FEBRUARI 1999
54 SE - 06/PJ.44/1999
17 Feb 1999 PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-16/PJ.44/1992 TANGGAL 12 MEI 1992 TENTANG PEMBAGIAN BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN TANTIEM
55 SE - 05/PJ.42/1999
11 Feb 1999 PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PEMBEBASAN UTANG BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
56 SE - 46/PJ.42/1998
31 Des 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERLAKUAN PPh TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING
57 SE - 47/PJ.43/1998
31 Des 1998 PERLAKUAN PPh BAGI KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN PEMOTONGAN PPh YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN KONTRAK KARYA
58 SE - 44/PJ.42/1998
30 Des 1998 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-273/PJ./1998 TANGGAL 11 DESEMBER 1998
59 SE - 43/PJ.43/1998
28 Des 1998 BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
60 SE - 06/PJ.95/1998
3 Des 1998 RALAT SE-04/PJ.95/1998 TANGGAL 17 JUNI 1998 TENTANG PENYALURAN SSP PPh LEMBAR KE-2
61 SE - 37/PJ.43/1998
19 Nop 1998 PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN
62 SE - 36/PJ.41/1998
16 Nop 1998 PERUBAHAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO JENIS USAHA DOKTER
63 SE - 14/PJ.24/1998
26 Okt 1998 PENEGASAN MAP DAN KODE JENIS SETORAN JASA PENERBANGAN DALAM NEGERI
64 SE - 41/PJ.6/1998
19 Okt 1998 PENYEMPURNAAN SE-20/PJ.6/1998
65 SE - 31/PJ.41/1998
15 Okt 1998 PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996
66 SE - 17/PJ.52/1998
28 Jul 1998 PENYEMPURNAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-11/PJ.52/1998 TANGGAL 27 MEI 1998 PERIHAL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGGANTIAN BIAYA OBAT DI RUMAH SAKIT
67 SE - 19/PJ.42/1998
10 Jul 1998 PELAKSANAAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
68 SE - 08/PJ.311/1998
2 Jun 1998 PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 1996 ATAU TAHUN PAJAK 1997 BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN YANG TAHUN BUKUNYA TIDAK SAMA DENGAN TAHUN TAKWIM
69 SE - 12/PJ.42/1998
30 Mar 1998 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/KMK.04/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998
70 SE - 02/PJ.33/1998
16 Mar 1998 PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN
71 SE - 09/PJ.42/1998
16 Mar 1998 PENEGASAN PERLAKUAN PPh ATAS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DALAM TRANSAKSI EFEK BERAGUN ASET (EBA)
72 SE - 04/PJ.13/1998
5 Mar 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN
73 SE - 05/PJ.13/1998
5 Mar 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
74 SE - 06/PJ.4/1998
2 Mar 1998 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI YANG PEMBAYARANNYA DILAKUKAN OLEH WALI AMANAT
75 SE - 01/PJ.43/1998
9 Jan 1998 BENTUK FORMULIR SKPKB/SKPKBT/SKP NIHIL UNTUK PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) (SERI PPh UMUM NOMOR 52)
76 SE - 12/PJ.43/1997
28 Ags 1997 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997 (SERI PPh UMUM NOMOR 48)
77 SE - 03/PJ.31/1997
13 Ags 1997 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS
78 SE - 40/PJ.4/1996
20 Des 1996 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 41)
79 SE - 119/PJ./1996
16 Des 1996 TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
80 SE - 39/PJ.41/1996
25 Nop 1996 FORMULIR SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1996 DAN BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
81 SE - 17/PJ.24/1996
1 Nop 1996 BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
82 SE - 34/PJ.42/1996
9 Sep 1996 PERLAKUAN PPh ATAS UANG JAMINAN KEANGGOTAAN CLUB MEMBERSHIP. (SERI PPh UMUM NOMOR 39)
83 SE - 33/PJ.421/1996
2 Sep 1996 PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BEA SISWA DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (GN-OTA) (SERI PPh UMUM NO. 38)
84 SE - 29/PJ.4/1996
13 Ags 1996 PPh TERHADAP WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI. (SERI PPh UMUM NO. 35)
85 SE - 12/PJ.24/1996
6 Ags 1996 RALAT KE 2 KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
86 SE - 11/PJ.24/1996
24 Jul 1996 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-78/PJ.1/1996 TANGGAL 15 JULI 1996
87 SE - 26/PJ.433/1996
4 Jul 1996 RALAT SE MENGENAI PPh ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (SERI PPh UMUM NOMOR 34)
88 SE - 22/PJ.4/1996
14 Jun 1996 PPh ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN. (SERI PPh UMUM NOMOR 32)
89 SE - 19/PJ.41/1996
15 Mei 1996 PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING. (SERI PPh UMUM NOMOR 31)
90 SE - 02/PJ.31/1996
6 Mei 1996 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
91 SE - 18/PJ.42/1996
30 Apr 1996 PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA REKSA DANA. (SERI PPh UMUM NOMOR 30)
92 SE - 16/PJ.42/1996
23 Apr 1996 PENATAUSAHAAN SETORAN BANTUAN DALAM RANGKA KEPPRES 90 YANG MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK
93 SE - 12/PJ.52/1996
16 Apr 1996 PENYUSUTAN EMAS DALAM PEMBUATAN EMAS PERHIASAN (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 23-95)
94 SE - 05/PJ.11/1996
16 Feb 1996 PENEGASAN TENTANG KONSULTAN PAJAK
95 SE - 08/PJ.41/1996
30 Jan 1996 PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI TAHUN 1995 BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DISAMPING PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN. (SERI PPh UMUM NO. 25)
96 SE - 04/PJ./1996
29 Jan 1996 TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
97 SE - 07/PJ.4/1996
26 Jan 1996 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS DEPOSITO DAN/ATAU TABUNGAN LAINNYA (SERI PPh UMUM NOMOR 24)
98 SE - 03/PJ.4/1996
3 Jan 1996 BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh ATAS HADIAH UNDIAN (SERI PPh UMUM NO. 2)
99 SE - 02/PJ.41/1996
3 Jan 1996 RALAT BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI TAHUN 1995 (LAMPIRAN 1 KEP. DIRJEN PAJAK NO. KEP-08/PJ.11/1995 TANGGAL 5 OKTOBER 1995)
100 SE - 17/PJ.13/1995
9 Nop 1995 PENGADAAN FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
101 SE - 39/PJ.4/1995
19 Jul 1995 PENYULUHAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS. (SERI PPh UMUM NOMOR 18)
102 SE - 38/PJ.4/1995
14 Jul 1995 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (SERI PPh UMUM NOMOR 17)
103 SE - 34/PJ.4/1995
4 Jul 1995 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS (SERI PPh UMUM NOMOR 15)
104 SE - 29/PJ.4/1995
5 Jun 1995 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 633/KMK.04/1994 TANGGAL 29 DESEMBER 1994 (SERI PPh UMUM NOMOR 12)
105 SE - 21/PJ.4/1995
26 Apr 1995 SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh (SERI PPh UMUM NOMOR 9)
106 SE - 22/PJ.4/1995
26 Apr 1995 DIVIDEN DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 10)
107 SE - 18/PJ.53/1995
26 Apr 1995 PENGERTIAN HUBUNGAN ISTIMEWA (SERI PPN 16-95)
108 SE - 12/PJ.4/1995
28 Feb 1995 PERLAKUAN PPh BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL. (SERI PPh UMUM - 4)
109 SE - 13/PJ.4/1995
28 Feb 1995 PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK BERKEWAJIBAN MELAKUKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 AYAT (1) HURUF D (SERI PPh PASAL 21 - 2)
110 SE - 06/PJ.43/1995
9 Feb 1995 BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN (SERI PPh PASAL 23/26 NOMOR 1)
111 SE - 04/PJ.4/1995
8 Feb 1995 PERLAKUAN PPh ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI BUT YANG DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA (SERI PPh PASAL 23/26 NOMOR 2)
112 SE - 06/PJ.313/1994
10 Okt 1994 PERLAKUAN PPh ATAS WP PENGUSAHA LAPANGAN GOLF
113 SE - 11/PJ.41/1994
3 Mei 1994 PEMANFAATAN DATA PENGURUS/KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAN PENERIMA DEVIDEN, BONUS, TANTIEM DAN GRATIFIKASI (SERI PEMANFAATAN DATA-26)
114 SE - 21/PJ.4/1994
26 Apr 1994 SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh. (SERI PPh UMUM NO. 9)
115 SE - 01/PJ.313/1994
9 Feb 1994 PENYETORAN PAJAK-PAJAK OLEH PERUSAHAAN PENGANGKAT BENDA BERHARGA
116 SE - 23/PJ.41/1992
22 Ags 1992 PEMANFAATAN DATA PERUSAHAAN YANG GO-PUBLIC
117 SE - 10/PJ.432/1992
16 Mar 1992 PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPh SEBAGAI PELAKSANAAN PASAL 17 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1985
118 SE - 09/PJ.43/1992
7 Mar 1992 BUKU TABELARIS PPh
119 SE - 07/PJ.423/1992
24 Feb 1992 RESTITUSI BEA MASUK
120 SE - 04/PJ.44/1992
11 Jan 1992 PENYEMPURNAAN FORMULIR LAMPIRAN SE-29/PJ.441/91
121 SE - 01/PJ.44/1992
6 Jan 1992 PERLAKUAN PPh TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI
122 SE - 19/PJ.45/1991
31 Ags 1991 RALAT ATAS LAMPIRAN SE-18/PJ.45/1991 TANGGAL 21 AGUSTUS 1991
123 SE - 11/PJ.3/1991
8 Jul 1991 PPh PENGELOLA DANA PENSIUN
124 SE - 09/PJ.31/1991
1 Jul 1991 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 368/KMK.013/1991 TANGGAL 19 APRIL 1991
125 SE - 08/PJ.31/1991
25 Mei 1991 PENJELASAN LEBIH LANJUT BUTIR 2 HURUF b SE-13/PJ.31/1990 TENTANG PERLAKUAN PAJAK ATAS DANA JAMINAN REBOISASI
126 SE - 04/PJ.41/1991
22 Jan 1991 PERPANJANGAN MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIRJEN PAJAK, BULOG DAN GAPEGTI
127 SE - 38/PJ.32/1990
10 Des 1990 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 538/KMK.04/1990
128 SE - 27/PJ.74/1990
6 Okt 1990 DAFTAR PENGANTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
129 SE - 29/PJ.42/1990
2 Okt 1990 BIAYA PROMOSI BAGI PERUSAHAAN ROKOK/CERUTU
130 SE - 24/PJ.31/1990
18 Jul 1990 PERLAKUAN PAJAK ATAS BIAYA LATIHAN KARYAWAN, PEMAGANGAN DAN BEA SISWA
131 SE - 23/PJ.31/1990
18 Jul 1990 PETUNJUK TEHNIS TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
132 SE - 22/PJ.31/1990
17 Jul 1990 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (RESEARCH & DEVELOPMENT) YANG DIKELUARKAN PERUSAHAAN
133 SE - 11/PJ.41/1990
29 Mar 1990 OBYEK PPh BERUPA HADIAH, HADIAH UNDIAN DAN PENGHARGAAN
134 SE - 15/PJ.31/1990
23 Mar 1990 PENEGASAN TENTANG BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. KEP-650/MK/II/1976 DAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-11/PJ.62/1979
135 SE - 10/PJ.41/1990
16 Mar 1990 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, BULOG DAN GAPEGTI DALAM RANGKA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN PPh ATAS GULA PASIR DAN TEPUNG TERIGU
136 SE - 12/PJ.312/1990
7 Mar 1990 PERLAKUAN PPh TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DI INDONESIA
137 SE - 13/PJ.31/1990
7 Mar 1990 PERLAKUAN PAJAK ATAS DANA JAMINAN REBOISASI
138 SE - 07/PJ.44/1990
16 Feb 1990 TUNGGAKAN SPT PPh LEBIH BAYAR TAHUN PAJAK 1984 S/D 1987
139 SE - 04/PJ.42/1990
13 Feb 1990 BIAYA PROMOSI BAGI PERUSAHAAN ROKOK
140 SE - 08/PJ.31/1990
3 Feb 1990 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 1232/KMK.013/1989 TANGGAL 11 NOPEMBER 1989
141 SE - 02/PJ.74/1990
8 Jan 1990 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-01/PJ.4/1989 TANGGAL 27 APRIL 1989
142 SE - 40/PJ.41/1989
25 Nop 1989 KEWAJIBAN PERPAJAKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
143 SE - 19/PJ.3/1989
1 Nop 1989 CARA MENGHITUNG PENGHASILAN NETTO DALAM HAL SAAT MULAI DAN BERAKHIR MASA TAX HOLIDAY-NYA JATUH DI DALAM SUATU TAHUN PAJAK/TAHUN BUKU
144 SE - 31/PJ.44/1989
27 Jul 1989 BENTUK-BENTUK LAPORAN DIREKTORAT PPh YANG DISESUAIKAN
145 SE - 09/PJ.31/1989
9 Jun 1989 PAJAK ATAS KEUNTUNGAN (CAPITAL GAIN)
146 SE - 13/PJ.23/1989
1 Mar 1989 PENYETORAN DIMUKA PPh PASAL 25 SEKALIGUS UNTUK BEBERAPA BULAN
147 SE - 02/PJ.221/1989
13 Jan 1989 BIAYA/PUNGUTAN DANA PRAMUKA PADA PABRIK ROKOK
148 SE - 39/PJ.22/1988
10 Des 1988 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ.22/1985
149 SE - 31/PJ.2/1988
16 Sep 1988 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERHUTANG
150 SE - 03/PJ.22/1988
4 Feb 1988 PENYEMPURNAAN KONSIDERAN PADA CONTOH BENTUK SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI PAJAK TENTANG PENGESAHAN NERACA PENYESUAIAN TANGGAL 1 JANUARI 1987 MENURUT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-32/PJ.22/1987 TANGGAL 26 SEPTEMBER 1987
151 SE - 02/PJ.22/1988
30 Jan 1988 PENETAPAN PPd DAN PPs TAHUN 1983 DAN SEBELUMNYA
152 SE - 30/PJ.22/1987
17 Sep 1987 PENYAMPAIAN NERACA PENYESUAIAN PER 1/1-1987 BESERTA PENJELASAN TENTANG PERHITUNGAN JUMLAH AWAL 1/1-1987 DAN SELISIH PENYESUAIAN HARGA/NILAI HARTA BERWUJUD 1 JANUARI 1987, MENURUT PASAL 7 JO PASAL 6 PERATURAN PEMERINTAH R.I NOMOR 45 TAHUN 1986
153 SE - 29/PJ.22/1987
4 Sep 1987 PEMBERITAHUAN KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/KMK.07/1979 TANGGAL 27 MARET 1979
154 SE - 22/PJ.221/1987
26 Jun 1987 PENGESAHAN NERACA PENYESUAIAN
155 SE - 19/PJ.22/1987
27 Mei 1987 PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 8 PP. NO. 45 TAHUN 1986
156 SE - 09/PJ.22/1987
20 Mar 1987 PEMBEBASAN PPh TERHADAP ADB DI JAKARTA (SERI PPh UMUM - 20)
157 SE - 44/PJ.21/1986
6 Okt 1986 PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-39/PJ.22/1986 TANGGAL 17 SEPTEMBER 1986, SE-42/PJ.2/1986 TANGGAL 2 OKTOBER 1986
158 SE - 34/PJ.22/1986
5 Ags 1986 KOMPENSASI ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA SELAMA 6 TAHUN PERTAMA SEJAK PENDIRIAN PERUSAHAAN. (SERI PPh SPT - 14)
159 SE - 27/PJ.2/1985
6 Ags 1985 NILAI PAJAK KEKAYAAN DARI RUMAH YANG DIBELI DENGAN CICILAN
160 SE - 17/PJ.22/1985
24 Mei 1985 SAAT MULAI BERLAKUNYA SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-11/PJ.22/1985 TANGGAL 13 MARET 1985 (SERI PPh UMUM - 10)
161 SE - 01/PJ.62/1985
9 Jan 1985 RALAT SPT/PENUNTUN PENGISIAN PAJAK KEKAYAAN TAHUN 1985
162 SE - 01/PJ.21/1985
3 Jan 1985 PAJAK KEKAYAAN TAHUN 1985

Tidak ada komentar:

Posting Komentar